Pemerintah Godok Skema Gross Split untuk Sektor Pertambangan Minerba
Pemerintah tengah mengkaji penerapan skema gross split pada pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Skema bagi hasil yang sebelumnya diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) ini akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa Ditjen Minerba masih melakukan kajian teknis mendalam.
Evaluasi ini bertujuan melihat potensi penambahan penerimaan negara serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
"Nanti akan dibahas di sidang kabinet. Jadi yang memutuskan itu adalah sidang kabinet," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan langkah evaluasi total tata kelola tambang.
Penataan ulang yang mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini diharapkan membuat pendapatan negara dari sektor minerba sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Terkait kabar besaran pembagian keuntungan 70:30 yang masuk kajian, Tri belum memberikan kepastian. "Evaluasi itu segala kemungkinan.
Tapi tidak hanya itulah (70:30) terkait hanya itu nggak spesifik," ujarnya di Gedung DPR.
Opsi Optimalisasi Pendapatan Negara
Rencana penyesuaian skema ini berawal dari arahan Presiden Prabowo kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Pemerintah membuka peluang menggunakan opsi tata kelola migas untuk diterapkan pada proyek tambang baru maupun lama.
"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita.
Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," ujar Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Sistem gross split merupakan skema kontrak bagi hasil yang menetapkan pembagian hasil produksi bruto di awal antara negara dan kontraktor tanpa pengembalian biaya operasi.
Skema ini berbeda dengan mekanisme konsesi IUP yang selama ini berjalan, di mana negara memperoleh pendapatan melalui pungutan pajak dan royalti.
Update Terbaru
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






