Dalam tugasnya, Nanik kerap turun langsung meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional Program MBG dijalankan sesuai ketentuan.

Pengawasan yang dilakukan mencakup kualitas pengolahan makanan, kebersihan fasilitas, hingga kesiapan sarana pendukung bagi penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejumlah kunjungan terbaru memperlihatkan aktivitasnya di berbagai SPPG di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dalam beberapa inspeksi sebelumnya, ia menemukan sejumlah persoalan, mulai dari kondisi dapur yang belum memenuhi standar higienitas hingga tata letak fasilitas yang tidak sesuai pedoman teknis.

Terhadap pelanggaran tersebut, BGN mengambil langkah penangguhan sementara operasional SPPG sampai perbaikan dilakukan. Nanik juga mendorong penyediaan fasilitas penginapan yang layak bagi kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

Ribuan SPPG Masih Ditangguhkan

Pada 31 Mei 2026, Nanik mengungkapkan masih ada 2.213 SPPG yang berstatus ditangguhkan. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan laporan masyarakat, masukan pemerintah daerah, hasil inspeksi lapangan, serta pemantauan terhadap berbagai kejadian yang melibatkan penerima manfaat.

"Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan," kata Nanik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sementara 2.213 SPPG lainnya masih menjalani masa penangguhan karena belum memenuhi ketentuan teknis, baik dari sisi manajemen maupun kondisi bangunan.

Penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN menandai kelanjutan perannya dalam pengawasan dan pelaksanaan program gizi nasional yang saat ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah.