Posisi sebagai klaster pendukung memicu kekhawatiran terhadap besaran anggaran pertahanan 2027. Belum jelas apakah alokasi untuk Kementerian Pertahanan akan meningkat atau stagnan.

Kementerian Pertahanan memiliki program besar yang membutuhkan pendanaan masif, seperti pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang ditargetkan 750 unit pada 2029.

Target ambisius 150 batalyon baru per tahun memerlukan kepastian anggaran.

Selain personel, depresiasi rupiah menekan belanja modal pertahanan. Pengadaan suku cadang alutsista sangat bergantung pada dolar AS, sehingga melemahnya rupiah menurunkan kuantitas impor.

Jika pengadaan suku cadang terhambat, tingkat kesiapan operasional alutsista TNI akan menurun. Hal ini menjadi beban bagi Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Logistik Pertahanan.

>>> Jadwal Resmi Pra Pendaftaran SPMB Kota Bekasi 2026 Jenjang SD-SMP

Pinjaman Luar Negeri dan Risiko Rating Utang

Rencana belanja melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) juga menghadapi tantangan. Pemerintah memiliki alokasi DRPLN-JM 2025-2029 senilai US$ 34,8 miliar.

Beberapa rencana pengadaan strategis tercantum dalam Blue Book pertahanan, antara lain sistem rudal M-SAM II, fregat baru, jet tempur Rafale, serta suku cadang dan pemeliharaan jangka panjang.

Eksekusi program ini bergantung pada kesepakatan dengan pemberi pinjaman yang biasanya memakan waktu minimal satu tahun.

Masalah lain muncul dari skema dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang diwajibkan dalam setiap kontrak pinjaman.

Dengan sentimen pasar negatif, sulit mencari lender tanpa dukungan dana pendamping yang kuat.

Selama beberapa tahun terakhir, porsi RMP tidak sepenuhnya tertutup anggaran murni Kementerian Pertahanan. Sebagian kewajiban pendamping terpaksa dipenuhi melalui pinjaman komersial tambahan.

Kondisi bisa semakin parah jika lembaga pemeringkat internasional menurunkan rating utang Indonesia. S&P Global menjadi salah satu rujukan utama yang dipantau investor.