Ekonom sekaligus dosen Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Menurutnya, diperlukan kombinasi kebijakan moneter jangka pendek dan perbaikan fundamental ekonomi.

Langkah Bank Indonesia dinilai sudah tepat, seperti operasi pasar dan penyerapan likuiditas melalui SRBI serta SVBI.

>>> Cara Membatalkan Kode Billing di Coretax DJP Terbaru 2026, Praktis Tanpa Ribet

Namun, efektivitas kebijakan itu terhambat likuiditas fiskal, termasuk penempatan dana SAL Rp200 triliun di bank Himbara.

Usulan Penyesuaian Belanja Negara

Wijayanto mendorong pemerintah berani menyesuaikan belanja negara secara masif. Program besar yang belum mendesak, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, dan pengadaan alutsista, sebaiknya ditunda.

Subsidi energi harus tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah gejolak sosial. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi defisit fiskal yang membayangi 80 persen Pemda.

Pengelolaan utang harus diperkuat agar tidak bergantung pada penerbitan global bond. Langkah ini diharapkan memberi ruang napas bagi APBN dan mengembalikan kepercayaan pasar.

Perbaikan Neraca Pembayaran dan Iklim Investasi

Untuk memperbaiki neraca pembayaran, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi yang menghambat investasi. Perbaikan iklim usaha menjadi kunci meningkatkan aliran FDI.

Tata kelola pasar modal harus dibenahi untuk menarik modal portofolio.

>>> Harga Pangan Naik, Ini 5 Siasat Masak Enak di Bawah Rp50 Ribu Terbaru 2026

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan parkir 100 persen dana di bank Himbara selama setahun dinilai memberatkan eksportir dan berpotensi memicu capital outflow.

Pasar mulai meragukan konsistensi pemerintah dalam menerapkan rezim devisa bebas. Komunikasi pejabat publik juga perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan salah persepsi.

Reformasi Sistem Subsidi Nasional

Skema subsidi dan perlindungan sosial saat ini mencapai Rp900 triliun per tahun. Sistem yang tersebar di banyak program menyebabkan biaya operasional tinggi.

Subsidi berbasis barang dinilai rawan tumpang tindih. Wijayanto mengusulkan transformasi subsidi menjadi transfer dana langsung ke rekening penerima atau dompet digital khusus.

Pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala dan penggunaan AI untuk pengawasan dapat meningkatkan transparansi. Dengan demikian, anggaran subsidi tepat sasaran dan efisien.

>>> Lulu Tobing dan Yasmin Napper Ungkap Kenangan Haru di Film Keluarga

Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi syarat pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.