Okupansi Hotel Anjlok, Pemda Tegaskan Tak Ada Keringanan PBB-P2
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menegaskan tidak akan memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi pelaku usaha perhotelan.
Hal ini disampaikan meskipun tingkat hunian hotel saat ini sedang mengalami penurunan.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan (P3) BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, menjelaskan bahwa PBB-P2 merupakan pajak yang bersifat kebendaan.
Kewajibannya melekat pada objek pajak, bukan pada kondisi operasional usaha.
"PBB-P2 itu dikenakan berdasarkan objek berupa tanah dan bangunan.
Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan ramai atau sepinya usaha hotel," ungkap Amrin pada Jumat (29/5/2026).
Dasar Perhitungan PBB-P2
Perhitungan nominal PBB-P2 didasarkan pada aspek fisik bangunan dan lahan. Besaran pajak dihitung dari total luas lahan dan bangunan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Bukan berarti karena hotel sedang sepi kemudian nilai PBB-nya ikut berubah. Penilaian tetap berdasarkan luas lahan dan bangunan," tegas Amrin.
Selama aset tanah dan bangunan masih dikuasai pemilik, tanggung jawab pembayaran pajak tetap berlaku. Kepemilikan aset menjadi faktor utama timbulnya kewajiban perpajakan.
Hotel Tutup Tetap Bayar Pajak
BKD Kota Mataram memberikan ilustrasi Hotel Grand Legi yang sudah tidak beroperasi. Meski bisnis berhenti, tagihan PBB-P2 tetap harus dibayar setiap tahun.
"Walaupun hotel itu sudah tidak beroperasi, pajak PBB-nya tetap melekat atas penguasaan lahan dan bangunan tersebut," kata Amrin.
Penutupan usaha tidak menghapus status objek pajak dari daftar wajib pajak daerah.
Opsi Relaksasi dan Perbedaan dengan Pajak Hotel
Meski keringanan atau pembebasan pajak tidak dimungkinkan, BKD masih membuka ruang diskusi untuk solusi administratif. Pelaku usaha yang kesulitan likuiditas dapat mengajukan penyesuaian tenggat waktu pembayaran.
"Kami belum bisa memberikan pengurangan atau pembebasan PBB karena tidak ada dasar aturannya. Namun, kemungkinan penyesuaian waktu pembayaran masih bisa dipertimbangkan," tambahnya.
Perlu dibedakan antara PBB-P2 dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa perhotelan. PBJT dipungut dari transaksi konsumen dan lebih fleksibel.
"Kalau yang diajukan keringanan pajak hotel (PBJT) mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tetap harus ditinjau dan dikaji dulu," pungkas Amrin.
Update Terbaru
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB






