Pemerintah Indonesia tengah menjalankan strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem bullion bank nasional. Langkah ini melibatkan kementerian, otoritas pajak, dan lembaga keuangan utama.

Strategi tersebut mencakup penertiban tambang ilegal, pemotongan pajak di hilir, serta penyediaan infrastruktur penyimpanan berskala internasional.

>>> Federico Valverde Gabung Timnas Uruguay, Respons soal Konflik Madrid

Tujuannya melipatgandakan pasokan emas resmi negara dari 100 metrik ton menjadi 200 metrik ton.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, memaparkan perombakan sisi penawaran dalam acara Investortrust Power Talk Financial Series di Jakarta.

Ia menyatakan pemerintah ingin merestrukturisasi produksi emas yang tidak tercatat dan tambang ilegal.

"Jika kita bisa membersihkan ini, pasokan emas resmi kita yang saat ini sekitar 100 metrik ton bisa berlipat ganda dari catatan statistik yang ada," ujar Elen Setiadi.

Langkah agresif ini menandai pergeseran struktural dalam aliran logam mulia global.

Selama ini, emas sering dikirim ke luar negeri untuk dimurnikan dan diperdagangkan dengan tolok ukur Singapura atau London.

Melalui pemotongan pajak domestik dan pembersihan sektor pertambangan informal, Jakarta berupaya mengubah emas fisik menjadi instrumen keuangan institusional.

Hal ini untuk menangkap modal yang selama ini keluar dari Indonesia.

Formalisasi dari hulu ke hilir berjalan selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto setelah peluncuran ekosistem bank emas nasional pada Februari 2025.

Dampak pada Operator Bullion

Kebijakan ini memicu pertumbuhan rekor bagi operator bullion yang ditunjuk negara. PT Pegadaian mencatat lonjakan laba bersih tahunan sebesar 48% dari monetisasi kepemilikan emas domestik.

AVP Bullion Investment Product Development & Financing Pegadaian, Muhammad Abraham, mengungkapkan lembaganya kini mengelola 145 metrik ton emas fisik.