>>> xAI Luncurkan Grok Build, Asisten Coding AI untuk Saingi Claude Code

Dalam skema tersebut, ketika nomor telepon menjadi kunci autentikasi akun media sosial, pelaku bisa memperoleh akses ke berbagai akun digital korban hanya dengan mengambil alih nomor telepon.

Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi

Pratama menilai kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persoalan privasi dan kebebasan berekspresi apabila tidak dibarengi perlindungan hukum yang kuat.

Menurutnya, anonimitas di ruang digital tidak selalu identik dengan tindakan kriminal.

Kelompok seperti jurnalis investigasi, aktivis HAM, whistleblower, hingga korban kekerasan justru kerap membutuhkan anonimitas untuk melindungi diri dari intimidasi.

"Dalam ruang siber, pengumpulan identitas tanpa perlindungan yang memadai dapat berubah dari instrumen keamanan menjadi sumber kerentanan nasional yang baru," jelasnya.

Pratama menekankan, kebijakan ini baru akan efektif apabila dibangun sebagai bagian dari ekosistem identitas digital nasional yang aman.

Ia menyarankan penerapan prinsip zero trust architecture, enkripsi end-to-end, tokenisasi identitas, hingga autentikasi multifaktor.

Selain itu, audit keamanan berkala terhadap penyelenggara sistem elektronik dan penguatan verifikasi pelanggan operator seluler juga diperlukan.

>>> Pop-up Store Perfect Crown Ditutup Lebih Awal Buntut Kontroversi Distorsi Sejarah

Pengawasan independen juga penting agar akses terhadap data identitas pengguna tidak disalahgunakan.