MCMC Wajibkan Verifikasi Dokumen Resmi Media Sosial Mulai 1 Juni 2026
Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mewajibkan pengguna media sosial memverifikasi usia menggunakan dokumen resmi terbitan pemerintah mulai 1 Juni 2026.
Langkah ini diterapkan melalui dua kode baru di bawah Akta Keselamatan Online 2025.
Tujuannya mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mandiri.
Dua Kode Baru dan Sanksi
Dua kode yang diterapkan adalah Kode Perlindungan Anak (CPC) dan Kode Mitigasi Risiko (RMC).
Kode RMC menetapkan mitigasi terhadap konten berbahaya seperti materi pelecehan seksual anak, penipuan finansial, konten cabul, serta materi yang memicu kekerasan atau terorisme.
Penyedia layanan yang gagal mematuhi aturan dapat menghadapi denda hingga RM10 juta.
Wakil Menteri Komunikasi Malaysia, Teo Nie Ching, menyatakan platform digital wajib menerapkan verifikasi usia untuk memastikan keaslian data pengguna.
Kebijakan ini menyasar platform dengan pengguna lebih dari delapan juta di Malaysia.
"Pengguna perlu memverifikasi usia menggunakan dokumen terbitan pemerintah seperti kartu identitas, paspor, atau dokumen resmi lainnya," kata Teo Nie Ching.
Pemerintah tidak menetapkan teknologi spesifik untuk verifikasi.
Diskusi mengenai tenggat waktu bagi akun lama yang belum terverifikasi masih berlangsung bersama pengelola platform.
"Jika hanya pernyataan sendiri, siapa pun bisa mengklaim berusia di atas 18 tahun," ujar Teo Nie Ching.
Akta Keselamatan Online 2025 berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk menciptakan lingkungan internet yang aman bagi keluarga.
Iklan berbayar hanya diizinkan dari pengiklan yang terverifikasi rekam jejak pemerintahannya.
Akun yang gagal verifikasi dapat ditutup, atau platform harus menggunakan kecerdasan buatan untuk memastikan pengguna berusia 16 tahun ke atas.
Penyusunan kode melibatkan diskusi dengan pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan konsultasi publik sejak awal tahun.
Lembaga swadaya masyarakat dan UNICEF menyampaikan kekhawatiran terkait potensi pembatasan kebebasan berbicara dan risiko kebocoran data dari sistem e-KYC.
Direktur riset Institute of Strategic and International Studies Malaysia, Harris Zainul, menyatakan pembatasan bertujuan menunda dampak buruk media sosial pada kesehatan mental remaja.
Kebijakan serupa telah diinisiasi Australia dan diikuti Indonesia.
Sebagai respons global, Meta meluncurkan akun khusus remaja usia 13-18 tahun di Malaysia dengan pengaturan privasi otomatis dan penyaringan konten sensitif.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






