Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 pada Juni hingga Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data kegiatan ekonomi nasional secara menyeluruh di Indonesia.

Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan fresh graduate, penasaran dengan besaran gaji petugas sensus.

>>> Nike Pegasus 41 vs Vomero 18: Pilih Sepatu Lari Harian yang Tepat

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan honor petugas berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, tergantung wilayah penugasan.

Angka tersebut tidak bersifat tetap secara nasional. Besaran honor disesuaikan dengan biaya hidup daerah, tingkat kesulitan medan, dan beban kerja masing-masing petugas.

Rincian Estimasi Honor Petugas Sensus Ekonomi 2026

Berdasarkan pola sensus sebelumnya, berikut perkiraan honor untuk berbagai posisi: Mitra Pengolahan/Entri Data Rp2,8 juta – Rp3,5 juta, Pencacah Lapangan Rp3,2 juta – Rp4,2 juta, Pengawas/Pemeriksa Rp4 juta – Rp5 juta, dan Koordinator Tim Rp4,5 juta – Rp5,5 juta.

Kisaran umum nasional untuk semua posisi adalah Rp2,8 juta hingga Rp5,5 juta per bulan.

Beberapa sumber menyebut potensi lebih tinggi hingga Rp8-10 juta di wilayah tertentu dengan target tinggi, namun itu bersifat estimasi dan sangat bergantung kinerja.

Honorarium dibayarkan berdasarkan kinerja, yaitu pencapaian target pendataan seperti jumlah usaha atau rumah tangga yang berhasil dicatat.

>>> AS Klaim Minyak Iran Kini Hanya Dibeli Satu Negara di Dunia

Petugas yang disiplin dan efisien biasanya mendapatkan honor penuh atau tambahan insentif.

Apa Itu Sensus Ekonomi 2026?

Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan lengkap seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Tagline #MencatatEkonomiIndonesia mencerminkan tujuannya menyediakan data dasar akurat tentang struktur ekonomi nasional.

Pendataan lapangan berlangsung secara door-to-door selama sekitar 2-2,5 bulan efektif, dengan pelatihan sebelumnya.

BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas di seluruh Indonesia yang berstatus mitra kontrak sementara, bukan ASN atau PNS tetap.

>>> Kasus Ijazah Jokowi Masuk Mediasi, Pengadilan Beri Waktu Satu Bulan

Tugas utama petugas meliputi mendata unit usaha dari rumah ke rumah, mengumpulkan informasi pendapatan, aset, penggunaan teknologi digital, jumlah pekerja, dan mengisi kuesioner melalui aplikasi mobile.