Herman menegaskan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta ke sektor iklim.

Indonesia telah membangun berbagai instrumen pembiayaan iklim, mulai dari APBN, anggaran pemerintah daerah, insentif fiskal, Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds.

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pembiayaan melalui perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral.

"Tujuan kami sangat jelas.

Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman.

>>> Jokowi Dijadwalkan Hadiri Upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas

"Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta," pungkasnya.