Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu melalui APBN.

Usulan ini disampaikan dalam rapat Panitia Kerja Transfer Keuangan Daerah (Panja TKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026).

>>> Ketua BEM FH UBK Akui Terima Dana Rp20 Juta Usai Aksi Mahasiswa, Dibagi ke Sejumlah Pengurus

Menurut Dede, langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan keuangan daerah yang selama ini terbebani belanja pegawai.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk mengambil alih gaji PPPK tidak terlalu besar, hanya sekitar belasan triliun rupiah.

"Sebetulnya tidak terlalu besar, hanya sekian belas triliun. Bagi APBN tentunya ini cukup bisa untuk melaksanakannya," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Dede menambahkan bahwa saat ini daerah semakin kesulitan mengatur prioritas pembangunan karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru agar daerah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program yang langsung dirasakan masyarakat.

>>> Daftar Mobil PHEV Terlaris Januari-Mei 2026 di Indonesia, Chery Tiggo 8 CSH Teratas

Ia juga mengingatkan bahwa saat pemerintah membuka formasi PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan, sempat ada komitmen pembiayaan dari pusat.

"Namun dalam pelaksanaannya di tengah jalan, dilarikan kembali ke daerah," ungkap Dede Yusuf.

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan semangat awal program PPPK.

Melalui forum Panja TKD, Dede berharap pemerintah membuka ruang evaluasi dan mempertimbangkan kembali skema pembiayaan tersebut.

Menurutnya, daerah dengan kemampuan fiskal terbatas membutuhkan dukungan lebih besar dari pusat agar pembangunan tidak tersendat.

>>> PDIP Dikhawatirkan Guncang Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pemerintah dan bisa meningkatkan atau menambah transfer keuangan daerah, khususon bagi daerah-daerah yang memang tidak sanggup," tutup dia.