"Setelah saya tanya tiga kali bahwa tidak ada, maka karena banyaknya video yang masuk ke saya, pertanyaan, call, lalu saya buat video pendek, saya menyatakan bahwa tidak ada OTT Gubernur Riau.

Yang ada adalah OTT dinas PUPR dan UPT-UPT, sedangkan Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid hanya pemeriksaan," ujarnya.

Tindakan pembelaan tersebut sempat mengundang reaksi negatif netizen.

Namun, UAS menegaskan bahwa hingga proses persidangan berjalan, fakta membuktikan memang tidak pernah ada OTT terhadap Abdul Wahid.

"Itulah yang saya share ke mana-mana setiap orang bertanya dan saya dibully se-Indonesia gara-gara dianggap membela orang yang OTT.

>>> Pembukaan Selat Hormuz Diprediksi Tekan Harga Minyak Timur Tengah

Dan sampai hari ini terbukti tidak ada OTT," tegasnya.

UAS menambahkan bahwa Abdul Wahid selalu memperlihatkan komitmen terhadap pembersihan birokrasi. Ia kerap membagikan tangkapan layar berisi instruksi tegas larangan pungutan liar kepada jajaran bawahannya.

"Beliau mengirimkan pesan dan menunjukkan kepada saya tangkapan layar pesan di grup-grup. Isinya reminding agar jangan ada pungli dan jangan ada tindakan korupsi.

Bahkan, beliau juga memecat orang yang melakukan pengutipan," kata UAS.

Komitmen tertulis dan rekam jejak tersebut menjadi landasan utama bagi UAS untuk menaruh kepercayaan politik kepada Abdul Wahid.

Ia menilai Abdul Wahid sebagai representasi figur pemimpin yang jujur dan amanah.

"Saya berpikir perubahan tidak cukup hanya melalui ceramah.

Dakwah akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kebijakan, melalui tanda tangan, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan undang-undang.

Karena itu, saya mencari orang yang saya anggap jujur dan amanah untuk berada di posisi tersebut. Itulah mengapa saya memilih sahabat saya, Abdul Wahid," ungkapnya.