Aturan Non-Fiskal Tembakau Ancam Penerimaan Negara Rp47,7 Triliun
Minggu / 20-09-2026, 09:00 WIB
Regulasi non-fiskal terkait tembakau dinilai berpotensi menurunkan penerimaan CHT hingga Rp47,7 triliun serta berdampak pada sektor hulu dan sosial.
Minggu / 20-09-2026, 09:00 WIB
Regulasi non-fiskal terkait tembakau dinilai berpotensi menurunkan penerimaan CHT hingga Rp47,7 triliun serta berdampak pada sektor hulu dan sosial.
Minggu / 26-07-2026, 10:59 WIB
Ratusan petani tembakau dari Jawa Tengah dan Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kemenko PMK menolak PP Nomor 28 Tahun 2024 yang membatasi kadar nikotin 1 mg dan TAR 10 mg. Mereka menilai aturan itu tidak sesuai karakteristik tembakau lokal dan mengancam 2,3 juta keluarga petani.
Selasa / 14-07-2026, 20:35 WIB
GP Ansor menilai usulan aturan pembatasan nikotin dan tar oleh KemenkoPMK berpotensi merugikan petani tembakau. Mereka siap tempuh jalur hukum jika regulasi tetap disahkan.
Senin / 13-07-2026, 07:28 WIB
Pemerintah Kabupaten Temanggung menolak rencana plain packaging rokok. Kebijakan itu dinilai mengancam ekonomi daerah yang bergantung pada tembakau.
Minggu / 28-06-2026, 13:35 WIB
Pembahasan aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Industri Hasil Tembakau memicu kekhawatiran petani. Mereka meminta kebijakan berimbang agar tidak berdampak pada kesejahteraan dan penerimaan negara.
Senin / 08-06-2026, 23:28 WIB
Kementerian Kesehatan melanjutkan pembahasan aturan kemasan polos rokok yang ditolak asosiasi industri, petani, dan pekerja karena dinilai mengancam mata pencaharian.
Kamis / 04-06-2026, 14:31 WIB
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti lemahnya regulasi komoditas strategis seperti sawit, migas, dan tembakau. Ia mendesak kepastian hukum untuk melindungi petani dan investor.