Rabu / 10-06-2026, 17:35 WIB
Ditjen Pajak mendeteksi 93.260 wajib pajak UMKM melakukan pemisahan perusahaan untuk menghindari pajak lebih tinggi. Modus ini memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dengan batas omzet Rp4,8 miliar per tahun.
Rabu / 10-06-2026, 16:28 WIB
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk menutup celah praktik pemecahan usaha (firm splitting) yang merugikan negara hingga Rp5,1 triliun per tahun.
Rabu / 10-06-2026, 14:12 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menemukan 93.260 wajib pajak terindikasi melakukan firm splitting untuk menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Praktik ini dinilai sebagai penghindaran pajak.
Rabu / 10-06-2026, 14:04 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menemukan 93.260 wajib pajak terindikasi melakukan pemisahan perusahaan (firm splitting) untuk menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Temuan ini mencapai 17,21 persen dari total 542 ribu UMKM terdaftar.
Senin / 01-06-2026, 23:25 WIB
Pemerintah menerbitkan PP 20/2026 yang melarang praktik pemecahan usaha (firm splitting) untuk menghindari pajak. Omzet dari seluruh entitas milik wajib pajak orang pribadi akan diakumulasi.
