Pemerintah memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang menjalankan sistem kerja dari rumah atau WFH. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan kerja fleksibel tidak disalahgunakan di luar kepentingan pekerjaan.

Penegasan tersebut disampaikan menjelang awal April 2026, di mana pemerintah mulai meningkatkan kontrol terhadap aktivitas kerja ASN selama tidak berada di kantor.

Sanksi bagi ASN yang Melanggar

ASN yang terbukti menggunakan waktu WFH untuk kepentingan pribadi, termasuk bepergian atau liburan, akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa teguran, tetapi juga dapat berlanjut ke hukuman lebih berat seperti penurunan pangkat, penghentian tunjangan kinerja, hingga pemberhentian sebagai ASN.

Pengawasan Melalui Sistem Digital

Untuk menjaga kedisiplinan, sistem pemantauan berbasis aplikasi mulai diterapkan. ASN diwajibkan melakukan absensi saat mulai dan selesai bekerja.

Selain itu, setiap pegawai harus mengisi laporan kegiatan harian melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai. Data aktivitas tersebut dapat dipantau secara langsung oleh instansi terkait.

Aturan WFH Diperjelas

Pemerintah juga menyiapkan aturan lebih rinci terkait pelaksanaan WFH melalui surat edaran. Ketentuan ini mencakup kewajiban serta batasan yang harus dipatuhi selama bekerja dari rumah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Kewajiban Respons Cepat ASN

Selama menjalankan WFH, ASN tetap dituntut aktif dan responsif. Perangkat komunikasi harus selalu dalam kondisi aktif selama jam kerja.

Pegawai juga diminta merespons pesan atau panggilan dalam waktu singkat sebagai bagian dari pengawasan kinerja.

Fokus pada Disiplin dan Produktivitas

Pengetatan pengawasan dilakukan untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan meskipun bekerja di luar kantor.

Dengan sistem kontrol yang lebih ketat, pemerintah berharap produktivitas dan profesionalisme ASN tetap terjaga.