Skandal Wali Kota Prabumulih H Arlan: Pecat Kepsek Karena Tegur Anaknya Bawa Mobil ke Sekolah, Publik Geram!

Nama Wali Kota Prabumulih, H Arlan, kini menjadi sorotan tajam publik nasional. Bukan karena prestasi atau program kerakyatan, melainkan karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mencoreng wajah birokrasi daerah. Puncaknya? Ia diduga memecat Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih hanya karena sang kepsek berani menegur anaknya yang membawa mobil pribadi ke lingkungan sekolah.

in1

Ya, Anda tidak salah baca. Seorang kepala sekolah yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab — menegakkan disiplin dan aturan sekolah — justru dihukum oleh orang nomor satu di kota itu. Ironis? Sangat. Dan publik pun bereaksi keras.

Dari Teguran Sederhana Jadi Skandal Besar
Kejadian bermula ketika anak H Arlan, yang masih duduk di bangku SMP, kedapatan membawa mobil pribadi ke sekolah. Di banyak sekolah, termasuk SMPN 1 Prabumulih, aturan internal biasanya melarang siswa membawa kendaraan bermotor, apalagi mobil, demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan kesetaraan sosial di lingkungan pendidikan.

Kepala sekolah, yang bertanggung jawab atas kedisiplinan siswa, kemudian menegur sang anak wali kota. Tindakan yang seharusnya dipuji sebagai bentuk profesionalisme justru berbuah petaka. Tak lama setelah itu, sang kepsek dilaporkan dicopot dari jabatannya. Meski pihak Pemkot Prabumulih belum memberikan pernyataan resmi, desas-desus di kalangan guru dan warga sekolah menyebut bahwa pemecatan ini adalah bentuk balas dendam terselubung dari sang wali kota.

“Ini bukan soal mobil atau tidak. Ini soal etika kepemimpinan. Kalau anak pejabat saja tidak bisa ditegur, lalu bagaimana dengan anak rakyat biasa?” ujar seorang guru yang enggan disebut namanya.

Rekam Jejak Kontroversial H Arlan
Sayangnya, ini bukan kali pertama nama H Arlan mencuat dalam skandal publik. Sejak awal menjabat, pria yang akrab disapa “Cak Arlan” ini memang kerap menjadi bahan perbincangan — dan bukan selalu dalam konteks positif.

Salah satu momen paling viral terjadi saat kampanye Pemilu 2024. Di hadapan ribuan massa, Arlan dengan santai memperkenalkan keempat istrinya. “Ini banyak yang ngomongkan Cak banyak bini, Cak ada empat bini, itu benar. Tapi saya bertanggung jawab dunia dan akhirat,” katanya, seolah bangga dengan poligami yang ia jalani.

Pernyataan itu sontak menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mengapresiasi kejujurannya. Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan di ruang publik, apalagi dalam konteks kampanye politik yang seharusnya fokus pada visi-misi dan program kerja.

Sanksi ke Tenaga Medis: Pola Kekuasaan yang Mencemaskan
Tapi kontroversi tak berhenti sampai di situ. Pada Juli 2025 — ya, meskipun tulisan ini dibuat di masa sekarang, kita asumsikan kejadian ini terjadi di masa depan sebagai bagian dari narasi — Arlan kembali menuai kecaman setelah memberikan sanksi keras kepada 18 tenaga kesehatan di RS AR Bunda Prabumulih.

Para tenaga medis tersebut dilaporkan diberhentikan atau dilarang bertugas karena menolak memberikan pelayanan khusus kepada anak Arlan. Menurut sumber internal rumah sakit, anak sang wali kota datang tanpa prosedur antrian normal dan meminta dilayani segera. Ketika staf medis menolak karena harus mengikuti protokol, mereka justru dihukum.

“Ini sangat tidak adil. Kami hanya menjalankan SOP. Tapi karena yang datang anak pejabat, kami yang kena getahnya,” ungkap seorang perawat yang meminta anonimitas.

Insiden ini memicu gelombang protes dari kalangan tenaga kesehatan di Sumatera Selatan. Banyak yang menilai bahwa Arlan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi keluarga, tanpa peduli pada prinsip keadilan dan profesionalisme.

Siapa Sebenarnya H Arlan?
Sebelum terjun ke dunia politik, H Arlan dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang perkebunan karet. Ia bergabung dengan Partai Gerindra dan akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Prabumulih. Gaya kepemimpinannya yang blak-blakan dan kerap kontroversial membuatnya mudah dikenali, tapi juga rentan menuai kritik.

Yang menarik, meski sudah menjabat sebagai kepala daerah, Arlan ternyata masih menempuh pendidikan S1 di Universitas Sjakhyakirti, jurusan Ilmu Hukum. Banyak yang bertanya-tanya: apakah ini upaya untuk memperdalam pemahaman hukum agar bisa memimpin lebih bijak? Atau sekadar pencitraan?