Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 resmi naik. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp2.730.000 per bulan, naik 11,57 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68.

Pengumuman itu disampaikan Khofifah di Surabaya pada Minggu (22/11/2026). Kenaikannya mencapai Rp283.119,32 per bulan, dan ketentuan baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026, yang ditetapkan pada 21 November 2026.

Menurut Khofifah, keputusan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Ia menegaskan, perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya berdasarkan nominal, karena karakteristik daerah dan kebutuhan hidup layak masing-masing wilayah juga perlu diperhitungkan.

Posisi Jatim di Antara Provinsi Lain

Dengan angka Rp2,73 juta, UMP Jawa Timur 2027 berada sedikit di atas DI Yogyakarta yang sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454. Sementara itu, DKI Jakarta masih tercatat sebagai yang tertinggi dengan Rp6.136.941 per bulan.

Rasio UMP terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat menjadi 72,94 persen. Artinya, upah minimum provinsi kini menutup hampir tiga perempat dari kebutuhan hidup layak yang dihitung pemerintah.

UMK Surabaya: Buruh Ajukan Rp6,03 Juta

Perhatian kini beralih ke Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk UMK Surabaya 2027 yang paling ditunggu warga Kota Pahlawan. Penetapan UMK memiliki tenggat hingga 25 November 2026, dan bila sudah ditetapkan, UMK-lah yang berlaku di daerah tersebut, bukan UMP.