Beredar perhitungan yang menyebut UMK 2027 Kabupaten Karawang bisa mencapai Rp6.362.199,59. Angka itu memang muncul dari simulasi berbasis rumus resmi, tetapi statusnya belum merupakan ketetapan pemerintah dan masih bisa berubah.

Konteksnya, pengumuman pada 21 November 2026 adalah untuk UMP 2026, bukan 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan besaran 2027 masih dalam proses penetapan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam kesempatan di Universitas Padjadjaran, juga menegaskan belum ada kepastian soal besaran kenaikan UMK 2027.

Bagaimana Simulasi Ini Dihitung?

Rumus yang dipakai adalah UMK 2027 sama dengan UMK 2026 dikali satu plus persentase kenaikan. Persentase itu terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa yang berkisar 0,1 hingga 0,9. Simulasi dengan alfa 0,5 menghasilkan skenario kenaikan 9,5 persen, dan ada pula skenario 7,5 persen yang lebih moderat.

Data dasarnya mengacu pada UMP 2026 Jawa Barat Rp2.317.601 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025, serta UMP 2026 Banten Rp3.100.881,40 sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.358-Huk/2025. Sesuai jadwal, rekomendasi gubernur disampaikan paling lambat 11 Desember 2026, penetapan UMK 2027 pada 21 Desember 2026, dan berlaku per 1 Januari 2027.

Daftar Simulasi Sembilan Daerah

DaerahUMK 2026 (dasar)Simulasi +7,5%Simulasi +9,5%
Kabupaten Karawang5.810.227,946.245.995,046.362.199,59
Kota Bekasi5.690.752,956.117.559,426.231.374,48
Kabupaten Bekasi (Cikarang)5.558.514,265.975.402,836.086.573,11
Kota Depok5.195.720,785.585.399,845.689.314,25
Kota Bogor5.126.897,225.511.414,515.613.952,46
Kota Tangerang5.074.428,455.455.010,585.556.499,16
Kota Tangerang Selatan4.974.392,005.347.471,405.446.959,24
Kabupaten Tangerang4.901.117,005.268.700,785.366.723,12
Kabupaten Bogor4.877.211,175.243.002,015.340.546,23

Karawang memimpin daftar simulasi, diikuti Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang mencakup kawasan Cikarang. Cikarang sendiri tidak dihitung terpisah karena mengikuti UMK Kabupaten Bekasi.

Kesimpulannya, tabel di atas berguna sebagai gambaran awal bagi pekerja maupun perusahaan untuk menyusun perkiraan. Namun keputusan final tetap menunggu penetapan resmi pemerintah pada 21 Desember 2026.