Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan mengalihkan dana pesangon pekerja ke lembaga pengelola terpusat menuai kritik tajam.

Center of Economic and Law Studies menilai aturan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan pembayaran hak pekerja oleh perusahaan swasta.

Ekonom Celios menyatakan masalah utama terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan nakal.

Pemerintah disarankan memperbanyak pengawas ketenagakerjaan dan menerapkan sanksi tegas daripada memindahkan dana perusahaan ke lembaga negara.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah meminta perusahaan mempersiapkan pengalihan dana tersebut dengan masa transisi satu tahun.

Risiko Pengelolaan dan Aturan Transisi Pemerintah

Media Wahyudi Askar turut mengibaratkan penanganan masalah ini seperti mengobati sakit kepala dengan plester.

Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan konsep legalisme otokratis yang terlihat sah secara prosedur namun tidak adil.

Risiko pertanggungjawaban juga disorot apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan dana pekerja oleh negara.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan waktu masa transisi satu tahun sebelum pengalihan dana wajib dilakukan pada Oktober 2027.

Terkait dana yang sebelumnya sudah dikelola melalui Dana Pensiun maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pihak Kemenaker menyatakan aturan rincinya masih menunggu penyusunan Peraturan Pemerintah lebih lanjut.