Salah satu kebijakannya adalah menyesuaikan distribusi makanan dengan hari sekolah agar penyaluran tepat sasaran.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono melaporkan efisiensi anggaran dalam 100 hari kepemimpinannya.

Dari alokasi Rp268 triliun, BGN memperkirakan kebutuhan program cukup dengan Rp229 triliun sehingga terdapat pengembalian dana ke kas negara.

Dukungan terhadap penguatan pengawasan juga datang dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyambut rencana Kementerian Dalam Negeri memasukkan kinerja pelaksanaan MBG sebagai salah satu komponen penilaian insentif fiskal pemerintah daerah.

Bupati Lahat tersebut menilai keberhasilan program tidak cukup diukur melalui jumlah makanan yang dibagikan.

Kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, keamanan pengolahan, dan kesegaran makanan harus menjadi bagian dari evaluasi penting.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi.

Ia menilai masuknya MBG dalam indikator insentif fiskal dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing.