Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus membenahi penggunaan anggarannya melalui evaluasi operasional dapur dan koordinasi pusat dengan daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengintensifkan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui apel rutin setiap hari.

Evaluasi Operasional Dapur

Kementerian Keuangan memastikan penyesuaian anggaran MBG dilakukan karena perbaikan tata kelola, bukan pemotongan alokasi secara sepihak.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa apel harian digunakan untuk memantau kesiapan personel di lapangan.

Apel tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom dengan melibatkan pejabat BGN tingkat pusat dan perwakilan seluruh SPPG.

Efisiensi dan Insentif Fiskal

Kepala BGN Sudaryono menyebut kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi dan evaluasi untuk menekan kasus keamanan pangan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tidak memangkas anggaran MBG secara sepihak.

Sejumlah pemerintah daerah menyambut baik kebijakan baru ini termasuk rencana penilaian insentif fiskal.

Kegiatan apel harian ini dipimpin oleh penanggung jawab wilayah yang berasal dari pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional.

Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian tersebut secara langsung.

Kepala BGN Sudaryono menetapkan dua periode penting yang harus mendapat pengawasan ketat.

Periode pertama berlangsung pukul 02.00 hingga 08.00 waktu setempat untuk kegiatan produksi hingga distribusi makanan.

Sementara itu, periode kedua berlangsung pukul 17.00 hingga 19.30 waktu setempat yang digunakan untuk penerimaan dan pemeriksaan bahan baku serta pencatatan sisa makanan.

Dari sisi pembiayaan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola telah berlangsung secara bertahap sejak awal 2025.