Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pelindungan konsumen di sektor keuangan digital melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027.

Langkah itu ditandai dengan penandatanganan petunjuk pelaksanaan bersama operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) di Jakarta, 16 November 2026.

Kolaborasi ini menyasar penguatan pengawasan, peningkatan keamanan sistem pembayaran, serta memastikan konsumen memperoleh perlindungan yang memadai.

Transaksi digital tumbuh, kepercayaan jadi kunci

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menegaskan pertumbuhan transaksi digital harus diimbangi sistem pelindungan konsumen yang kuat.

Data BI menunjukkan QRIS telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta pedagang, dengan akumulasi volume transaksi melampaui 20 miliar.

Filianingsih menekankan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi ekonomi digital. Menurutnya, kepercayaan butuh waktu panjang untuk dibangun, tetapi dapat rusak dalam hitungan detik.

"Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa detik, dan memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama," ujar Filianingsih.

Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2026 mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen mencapai 77,03 persen.

Angka itu naik 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023, namun masih berada dalam kategori kritis.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi konsumen dan intervensi lebih terarah agar masyarakat mampu mengenali risiko transaksi keuangan.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Sally Marintan Hutapea menjelaskan perluasan cakupan LAPS-SK memungkinkan penyelesaian sengketa keperdataan di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terpadu di luar pengadilan.

BI juga memperkuat kerangka Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai pelindungan konsumen untuk mengantisipasi risiko baru.