Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian Keuangan terus mematangkan persiapan Program Penjaminan Polis asuransi.

Skema perlindungan nasabah tersebut ditargetkan dapat berlaku secara penuh paling lambat pada tahun 2028 mendatang.

Penguatan Industri Perasuransian

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan kesiapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Langkah tersebut menjadi agenda penting dalam memperkuat industri perasuransian sekaligus mendalami pasar keuangan domestik.

OJK bersama LPS juga telah meneken Petunjuk Pelaksanaan guna mengatur pertukaran data secara dua arah.

Pertukaran data mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program mulai dari persiapan, pendaftaran kepesertaan, hingga likuidasi.

Pemerintah menegaskan bahwa regulasi turunan untuk program ini terus dikebut setelah mengantongi izin prakarsa dari kementerian terkait.

Pembelajaran dari Negara Tetangga

Indonesia memanfaatkan forum regional untuk mempelajari penerapan penjaminan polis dari negara-negara ASEAN yang sudah lebih dulu maju.

Sejumlah negara tetangga dinilai telah memiliki pengalaman berharga dalam memberikan perlindungan pemegang polis. Otoritas mencatat kehadiran program ini juga memperkokoh jaring pengaman sistem keuangan nasional.

Sinergi kuat antarlembaga terus dioptimalkan agar kepercayaan publik terhadap industri asuransi semakin meningkat. Tenggat akhir penerapan program penjaminan ini jatuh pada Januari 2028 mendatang.