PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) meminta pendampingan Bareskrim Polri untuk menangani kendala penguasaan lahan pada sejumlah perkebunan yang telah diserahkan negara kepada perusahaan.

Permintaan itu disampaikan melalui audiensi di Jakarta pada Senin (16/11/2026), dengan tujuan menjaga aset negara dan memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Direktur Utama Agrinas Palma Mohammad Abdul Ghani menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, S.

I. K.

, M. H., yang juga menjabat Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH.

Ghani hadir bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sucipto Prayitno, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bambang Agustian, serta Staf Ahli Satria Purnama.

Fokus pembahasan dan dukungan kepolisian

Pertemuan membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kelengkapan administrasi dan dokumen alas hak, hingga moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.

Menurut Ghani, dukungan kepolisian diperlukan untuk memastikan pelaksanaan mandat perusahaan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan perkebunan di berbagai wilayah.

"Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan," ujar Ghani.

Perusahaan menyatakan kesiapannya memenuhi seluruh prosedur administrasi dan melengkapi dokumen alas hak atas lahan yang dikelola.

Kejelasan status hukum dinilai diperlukan untuk mendukung penataan aset sekaligus memberikan kepastian kepada calon investor yang berminat menjajaki kerja sama.

Langkah pengamanan lahan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di wilayah operasional.