Agrinas Palma Minta Pendampingan Bareskrim Jaga Aset Perkebunan
Agrinas Palma berharap penanganan secara terukur dapat mencegah potensi konflik dan menjaga kegiatan perkebunan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Asep Safrudin menilai kepastian status lahan dan kelengkapan dokumen hukum merupakan fondasi penting bagi pengelolaan aset negara.
Menurutnya, kejelasan tersebut juga berpengaruh terhadap kepercayaan calon mitra usaha yang mempertimbangkan peluang investasi.
"Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi," kata Asep.
Selain persoalan legalitas lahan, Asep menyoroti kebijakan moratorium KSO perkebunan.
Penghentian sementara pola kerja sama operasional itu dinilai tepat untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi menimbulkan perselisihan antarkorporasi.
Penataan pengelolaan aset juga berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Agrinas Palma menjadikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat, petani, koperasi, serta mitra usaha.
Ghani menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan pengelolaan perkebunan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat," tutur Ghani.
Asep juga mengharapkan Agrinas Palma dapat menjadi representasi kehadiran negara hingga ke daerah melalui pengelolaan perkebunan.
Perusahaan diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara langsung sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Peran tersebut dikaitkan dengan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Asep mengingatkan bahwa seluruh proses penataan dan pengamanan aset harus tetap mengikuti ketentuan hukum.
"Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Asep.
Update Terbaru
Drama Kolosal Korea Kembali Bangkit Lewat Sword Silence dan The Sacred Jewel
Kamis / 19-11-2026, 01:42 WIB
Tesla Buka Pemesanan Cybercab untuk Konsumen Privat Seharga Rp 2.714.500
Kamis / 19-11-2026, 01:42 WIB
Paket SV300T Hadirkan Performa Ford Maverick ST 300 Tenaga Kuda
Kamis / 19-11-2026, 01:42 WIB
Komitmen Polda Metro Jaya Beri Pelayanan Profesional Bagi Warga
Kamis / 19-11-2026, 01:42 WIB
John Herdman Hadapi Dilema Jadwal SEA Games 2027 dan FIFA Matchday
Kamis / 19-11-2026, 01:35 WIB
Forum Asuransi ASEAN di Bali, OJK Tekankan Kolaborasi Lintas Negara
Kamis / 19-11-2026, 01:35 WIB
Oneject Pamerkan Alat Kesehatan Lokal di Hospital Expo 2026, Gelar Donor Darah hingga Podcast
Kamis / 19-11-2026, 01:35 WIB
Kebijakan Harga Karbon Dinilai Jadi Kunci Tekan Emisi Asia
Kamis / 19-11-2026, 01:35 WIB
Lawan Shan United di GBLA, Persib Diingatkan Tolic Soal Fisik dan Bola Mati
Kamis / 19-11-2026, 01:33 WIB
Seoul Tanggung Defisit Rp10,9 Triliun untuk Tiket Kereta Gratis Lansia
Kamis / 19-11-2026, 01:29 WIB
Putri KW Tak Mau Terburu-buru Kejar Tiket BWF World Tour Finals 2026
Kamis / 19-11-2026, 01:29 WIB
Pochettino Resmi Tangani MU, Debut Langsung Lawan Liverpool di Anfield
Kamis / 19-11-2026, 01:29 WIB
Pemkot Amsterdam Resmi Naikkan Pajak Penginapan Wisatawan Jadi 16%
Kamis / 19-11-2026, 01:29 WIB
Strategi Philippe Diallo Galang Dukungan Global Lawan Infantino
Kamis / 19-11-2026, 01:28 WIB






