Agrinas Palma berharap penanganan secara terukur dapat mencegah potensi konflik dan menjaga kegiatan perkebunan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Asep Safrudin menilai kepastian status lahan dan kelengkapan dokumen hukum merupakan fondasi penting bagi pengelolaan aset negara.

Menurutnya, kejelasan tersebut juga berpengaruh terhadap kepercayaan calon mitra usaha yang mempertimbangkan peluang investasi.

"Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi," kata Asep.

Selain persoalan legalitas lahan, Asep menyoroti kebijakan moratorium KSO perkebunan.

Penghentian sementara pola kerja sama operasional itu dinilai tepat untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi menimbulkan perselisihan antarkorporasi.

Penataan pengelolaan aset juga berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Agrinas Palma menjadikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat, petani, koperasi, serta mitra usaha.

Ghani menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan pengelolaan perkebunan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat," tutur Ghani.

Asep juga mengharapkan Agrinas Palma dapat menjadi representasi kehadiran negara hingga ke daerah melalui pengelolaan perkebunan.

Perusahaan diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara langsung sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Peran tersebut dikaitkan dengan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Asep mengingatkan bahwa seluruh proses penataan dan pengamanan aset harus tetap mengikuti ketentuan hukum.

"Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Asep.