Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyoroti minimnya koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, ia menyatakan Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Hukum tidak pernah diundang rapat koordinasi oleh Kemenko selama dua tahun tiga bulan masa jabatannya.

Pigai membandingkan dengan kementerian koordinator lain yang rutin menggelar pertemuan mingguan.

Ia menyampaikan hal itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki hubungan kerja antarlembaga.

Draf Inpres Pemulihan Korban Sudah Rampung

Pada kesempatan yang sama, Pigai mengungkapkan bahwa draf Instruksi Presiden mengenai pemulihan korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat telah diselesaikan Kementerian HAM sejak enam bulan sebelumnya.

Dokumen itu sudah diserahkan ke Istana lima bulan lalu dan kini memasuki tahap koordinasi serta harmonisasi antarlembaga sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditandatangani.

Pigai menjelaskan bahwa penyelesaian administratif draf Inpres tersebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara.

Ia menyatakan peninjauan ulang dokumen telah selesai dan koordinasi kini dilakukan oleh Yusril sebelum penyerahan kepada Setneg.

Menurut Pigai, proses pemulihan 12 kasus sebelumnya tidak akan mengalami hambatan setelah dokumen dikoordinasikan oleh Menko.

Pigai Minta 12 Kasus Lama Tidak Diganggu

Dalam pembahasan mekanisme penyelesaian kasus, Pigai meminta agar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diproses pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kembali dipersoalkan.

Ia menilai pemerintah sebelumnya telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus tersebut.