Pigai menegaskan bahwa pendekatan restoratif dan jalur peradilan sebaiknya tidak diterapkan secara bersamaan terhadap perkara yang sama.

Ia mencontohkan Afrika Selatan yang memilih pendekatan penyelesaian tertentu, sementara Yugoslavia menempuh jalur yudisial, termasuk menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara kepada Radovan Karadzic dan memproses Slobodan Milosevic.

Pigai juga menanggapi kritik terhadap kinerja Kementerian HAM, khususnya bidang pendidikan dan pelatihan.

Ia mengklaim kementeriannya berada di posisi teratas dunia setelah memperoleh Guinness World Records untuk kategori largest human rights lesson.

Pigai mengaitkan pencapaian tersebut dengan mandat pendidikan dan pelatihan HAM dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024.

Namun, ia membedakan capaian pendidikan HAM dengan penanganan perkara yang menurutnya masih terbuka terhadap kritik.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shadiq Pasadigoe, menyoroti perbedaan pandangan antarlembaga dalam menangani pelanggaran HAM berat.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait menyelaraskan pemahaman agar proses penyelesaian perkara tidak terhambat.

Shadiq menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga untuk menyelaraskan pendekatan hukum, baik melalui keadilan restoratif maupun proses peradilan.

Dua belas peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989, serta Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

Daftar tersebut juga mencakup Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA Aceh 1999, Wasior Papua 2001-2002, Wamena Papua 2003, dan Jambo Keupok Aceh 2003.