"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS.

Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," tambah Mensos.

Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.

"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat.

Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," katanya.

Sebelumnya, Universitas Indonesia telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menyampaikan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).

UI juga menyatakan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.