Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," tegas Suyudi.

Ia menekankan Poliran tidak mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun perusahaan swasta. Peran kepolisian ditempatkan sebagai penghubung yang mendorong kerja sama antarpihak, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi.

Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan," kata Suyudi.

Perang terhadap Calo dan Pungli

Untuk melindungi pencari kerja, Suyudi menginstruksikan jajaran kepolisian mengungkap praktik pungutan ilegal yang dilakukan perantara tenaga kerja.

"Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan.

Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan," ujar Suyudi.

Ia juga meminta masyarakat menyampaikan informasi bila menemukan praktik percaloan di lingkungan perusahaan maupun di luar proses perekrutan resmi.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan.

Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," kata Suyudi.

Kapolri meminta seluruh jajaran memastikan program berjalan berkelanjutan.

Pengelolaan data pencari kerja dan pemantauan penempatan tenaga kerja menjadi bagian penting agar kegiatan menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang nyata.

"Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas.

Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja," ucap Suyudi.

Pelaksanaan program mulai terlihat di daerah melalui bursa kerja yang digelar Polres Situbondo bersama UPT Balai Pelatihan Kerja (BLK), Jawa Timur.