Polri memperluas perannya dalam penanganan pengangguran lewat program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Program itu diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Poliran menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

Dalam peluncuran itu, Suyudi memerintahkan seluruh jajaran kepolisian, termasuk Kabareskrim dan para Kapolda, menindak tegas pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.

Instruksi tersebut mencakup praktik percaloan di luar maupun di dalam perusahaan.

Alasan Polri Turun Tangan

Suyudi menjelaskan kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu alasan Polri mengambil peran dalam mempertemukan masyarakat dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mencapai 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang.

Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam.

Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia.

Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi.

Program tersebut berawal dari inisiatif ketika Suyudi menjabat Kapolda Banten.

Saat itu, kepolisian membantu menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja sebelum dikembangkan menjadi program berskala nasional.

Kapolri juga mengaitkan kesempatan kerja dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kepastian penghasilan dapat membantu menciptakan kesejahteraan keluarga.

"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat.