Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) hanya bisa digelar lewat mekanisme AD/ART. Permintaan KLB harus didukung minimal dua pertiga anggota pemilik suara.

AD/ART Kesepakatan Bersama

Komite Hukum FFI merespons wacana KLB yang didorong sejumlah klub Pro Futsal League. Mereka menegaskan AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota yang disahkan pada Kongres Biasa 12 Mei 2026, sehingga sudah sepatutnya dijalankan bersama.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," kata Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto.

Bagaimana KLB Bisa Digelar?

Berdasarkan ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, ada dua jalur menggelar KLB. Pertama, atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Kedua, atas permintaan tertulis dari minimal dua pertiga seluruh anggota pemilik suara.

Anggota pemilik suara terdiri dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub futsal profesional yang memenuhi syarat AD/ART. Permintaan harus tertulis, ditandatangani pejabat berwenang, mencantumkan agenda kongres, lalu diverifikasi oleh FFI.

"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," ujar Deny.

Latar Belakang: 10 Klub PFL

Sebanyak 10 klub Pro Futsal League mendorong KLB. Tujuh klub menggelar konferensi pers bersama Budi Setiawan, Sekjen FFI yang baru diberhentikan: Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Bintang Timur Surabaya (BTS), Cosmo, dan Kuda Laut Nusantara (KLN).

Unggul FC, Nanzaby, dan Mimika FC tidak hadir di Jakarta, namun disebut mendukung penuh bersama sejumlah AFP. Mereka mempersoalkan tata kelola organisasi, transparansi anggaran, dan penyelenggaraan kompetisi yang dinilai tidak profesional.