Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional diminta agar diperluas.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Desakan Perluasan Penyelidikan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Bareskrim Polri tidak membatasi penyelidikan hanya pada dugaan pelanggaran intersepsi transmisi elektronik.

Menurutnya, keterlibatan oknum perwira tinggi kepolisian membuat perkara tersebut perlu ditangani dengan cakupan hukum yang lebih luas.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri di Jakarta.

Habiburokhman menilai tindakan memata-matai kepala negara dan tokoh penting memiliki implikasi serius terhadap keamanan serta penyelenggaraan negara.

Aksi tersebut dianggap bukan sekadar delik intersepsi biasa karena menyasar langsung kepala negara dan banyak tokoh bangsa.

Komisi III DPR RI turut menduga adanya kepentingan politik berskala besar di balik operasi tersembunyi yang sedang diselidiki.

Penyidik diminta untuk memproses hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa ada pengecualian.

Proses hukum tersebut mencakup pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang mengambil manfaat dari tindakan ilegal tersebut.