Pihak Kementerian Ketenagakerjaan secara langsung meminta manajemen PT Indonesia Epson Industry agar memberikan penjelasan komprehensif mengenai berbagai laporan yang dilayangkan oleh para buruh.

Berbagai masalah yang mencuat mencakup aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sistem pengupahan, tata cara pemutusan hubungan kerja, hingga indikasi pelecehan dalam perekrutan tenaga kerja.

Permintaan tersebut diutarakan langsung ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendatangi langsung kawasan pabrik perusahaan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Senin, 9 November 2026.

Agenda peninjauan lapangan ini merupakan bentuk respons cepat instansi terkait atas laporan resmi yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia.

Sebelum agenda peninjauan tersebut terlaksana, pihak kementerian telah lebih dulu memfasilitasi sesi audiensi bersama para pengurus federasi buruh di ibu kota pada 29 Oktober 2026.

Tim pengawas ketenagakerjaan daerah pun telah mengambil langkah lanjutan dengan mengeluarkan dokumen Nota Pemeriksaan I yang ditujukan langsung kepada pihak manajemen pabrik.

Dalam lawatan peninjauan itu, pejabat tinggi kementerian turut didampingi oleh kepala dinas ketenagakerjaan setempat serta perwakilan aparat penegak hukum dari kepolisian.

Pemerintah menegaskan pentingnya menggali keterangan berimbang dari kedua belah pihak agar penanganan selisih hubungan industrial ini dapat berjalan secara transparan dan adil.

Sebagai langkah lanjutan, instansi terkait berencana memanggil manajemen perusahaan bersama elemen buruh guna mengadakan forum dialog resmi di kantor kementerian.

Selain menyoroti substansi perselisihan hubungan industrial, korporasi juga didesak agar menunaikan kewajiban jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan bagi seluruh karyawannya.

Perusahaan turut diwajibkan memberikan ruang kebebasan berserikat serta memastikan seluruh proses pemutusan hubungan kerja senantiasa merujuk pada regulasi hukum yang berlaku.