Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp394 triliun yang ditujukan untuk berbagai program kredit murah bagi masyarakat pada tahun 2027.

Kebijakan strategis ini ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian serta lembaga yang mencakup sektor pembiayaan usaha, pertanian, perumahan, dan pemberdayaan perempuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan alokasi anggaran tersebut di kantornya pada hari Rabu.

Kesepakatan pembiayaan ini dihasilkan langsung melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat.

Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia.

Dari total anggaran keseluruhan, porsi terbesar disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp325 triliun.

Nilai tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan alokasi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah juga menyediakan Rp1,4 triliun untuk kredit usaha pertanian serta Rp600 miliar untuk sektor kredit padat karya.

Sementara itu, sektor kredit perumahan dan kredit perempuan sejahtera masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp30 triliun.

Di samping penetapan anggaran, rapat koordinasi turut menyepakati kebijakan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan restrukturisasi kredit ini disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan jangka waktu pelaksanaan hingga tiga tahun.

Skema keringanan tersebut memberikan suku bunga margin berbeda untuk dua tahun mendatang bagi para debitur di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Suku bunga margin KUR di wilayah tersebut ditetapkan sebesar 0 persen pada tahun 2027 dan 3 persen pada tahun 2028.