Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperluas pungutan melalui dua kebijakan yang mulai berlaku pada September dan November 2026.

Ekonom menilai langkah tersebut menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ketika konsumsi rumah tangga belum menunjukkan penguatan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti waktu penerapan dan komunikasi pemerintah sebagai persoalan utama.

Menurut Yusuf, masyarakat perkotaan menjadi kelompok yang cukup merasakan konsekuensi perluasan pajak karena pengeluaran rumah tangga sedang menghadapi tekanan biaya hidup.

Ia juga menyoroti kondisi konsumsi masyarakat yang belum pulih secara kuat ketika pemerintah mulai memperluas sumber penerimaan negara.

"Kebijakan yang meningkatkan setoran pajak ini diterapkan ketika penjualan eceran hampir stagnan dan rumah tangga sedang menahan konsumsi," ujar Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).

Dua kebijakan pajak baru

Kebijakan pertama berupa Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai dijalankan pada 25 September 2026.

Selanjutnya, pemerintah memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang yang melakukan penjualan melalui marketplace atau e-commerce sejak 1 November 2026.

Persoalan lain muncul dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Sosialisasi yang dinilai tidak konsisten dan kurang jelas sempat memunculkan anggapan bahwa pengiriman uang menggunakan aplikasi digital juga akan dikenai pajak.

Padahal, transfer dana maupun remitansi tidak secara otomatis menjadi objek pajak.

Kesalahpahaman tersebut menunjukkan pentingnya penjelasan pemerintah mengenai cakupan transaksi yang benar-benar dikenai pungutan.

Pelaku usaha dengan omzet sedikit di atas Rp500 juta per tahun menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh penerapan PPh Pasal 22 marketplace.