Hal ini berkaitan dengan dasar penghitungan pungutan yang menggunakan omzet, bukan keuntungan bersih.

Akibatnya, usaha dengan margin keuntungan terbatas berpotensi merasakan beban relatif lebih besar.

Pedagang dapat merespons tambahan kewajiban tersebut dengan menaikkan harga jual.

Apabila langkah itu dilakukan, sebagian beban pajak berpotensi berpindah kepada konsumen.

Pedagang yang belum mencapai ambang batas tetap menghadapi kewajiban administratif, sementara prosedur yang rumit berisiko mendorong transaksi beralih ke media sosial atau pesan langsung.

Perpindahan aktivitas perdagangan ke saluran yang lebih sulit diawasi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan digital.

Penerapan SPP-TDLN terutama berkaitan dengan pengeluaran masyarakat perkotaan yang memanfaatkan produk dan layanan digital dari penyedia luar negeri.

Kelompok pengguna tersebut mencakup pelanggan aplikasi, layanan hiburan, gim, serta perangkat lunak.

Pekerja lepas yang mengandalkan berbagai layanan digital untuk menjalankan pekerjaannya juga termasuk pihak yang terdampak.

Walaupun nominal pungutan pada setiap transaksi mungkin tidak besar, pengeluaran yang terakumulasi dari berbagai layanan dapat meningkatkan beban bulanan.

Kondisi tersebut menjadi lebih terasa ketika kenaikan pendapatan riil masyarakat masih terbatas.

Pengaruh langsung terhadap kelompok berpenghasilan rendah diperkirakan relatif kecil.

Meski demikian, masyarakat berpendapatan rendah tetap berpotensi terkena dampak tidak langsung apabila pedagang meneruskan tambahan biaya usaha kepada pembeli melalui kenaikan harga.

Usulan penyesuaian kebijakan

Untuk mengurangi tekanan terhadap rumah tangga, Yusuf menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan sekaligus menjaga kelancaran arus kas masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak agar pendapatan bersih pekerja formal meningkat.