Selain itu, rencana penambahan tarif maupun perluasan pungutan yang berkaitan dengan konsumsi sebaiknya ditunda sampai kemampuan belanja masyarakat menunjukkan perbaikan.

Perlindungan sosial juga perlu menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang berada pada tahap menuju kelas menengah, tetapi belum memperoleh bantuan sosial.

Dukungan dapat diarahkan pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dari sisi dunia usaha, percepatan restitusi dan penyederhanaan administrasi perpajakan digital menjadi perhatian penting.

Proses kepatuhan pajak perlu dibuat lebih efisien agar biaya administratif tidak melampaui nilai pajak yang dihimpun.

Dalam jangka menengah, pemberian insentif fiskal juga perlu dihubungkan dengan pembentukan lapangan kerja formal.

Peninjauan kebijakan fiskal juga perlu mencakup fasilitas yang selama ini diberikan kepada kelompok berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian ialah PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar.

Ketepatan penerima manfaat kebijakan tersebut perlu diperiksa karena pembelinya belum tentu berasal dari kelompok yang paling membutuhkan dukungan.

Fasilitas pembebasan pajak dividen, tax holiday, serta berbagai insentif korporasi lainnya juga perlu dinilai berdasarkan hasil yang benar-benar dihasilkan.

Indikator evaluasinya mencakup tambahan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Sementara itu, peningkatan penerimaan negara dinilai masih dapat diupayakan melalui pengawasan yang lebih terarah terhadap wajib pajak dengan penghasilan dan kekayaan tinggi.

Pengawasan juga dapat diperkuat terhadap penghasilan dari modal, kepatuhan perpajakan sektor ekstraktif, serta kepemilikan properti bernilai tinggi.

Pemanfaatan pertukaran data keuangan dan sistem Coretax perlu diarahkan untuk mendukung pengawasan pada kelompok serta sektor tersebut.

Potensi penerimaan dari penegakan hukum terhadap pelaku besar turut terlihat melalui penertiban kawasan hutan yang menghasilkan kontribusi sebesar Rp57,1 triliun.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya potensi penerimaan melalui penertiban dan pengawasan terhadap pelanggaran berskala besar.

Pendekatan ini dinilai dapat memberikan hasil lebih signifikan dibandingkan memperluas pungutan bernilai kecil kepada masyarakat kelas menengah.