Sebanyak 120 anggota DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan dari delapan fraksi itu disampaikan langsung ke pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin rapat penerimaan usulan menyebut angka 120 merupakan total anggota yang sudah membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan HMP adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada.

Komposisi pengusulnya menarik perhatian. PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Fraksi PAN hanya diwakili satu orang, yakni Sarifuddin Sudding.

Keikutsertaan 11 anggota Fraksi Gerindra — partai yang mengusung pemerintahan — menjadi sorotan tersendiri, begitu pula dukungan 11 anggota Golkar dan 18 anggota Demokrat. Artinya, usulan HMP ini tidak hanya datang dari fraksi oposisi, melainkan melintasi hampir seluruh kekuatan politik di Senayan.

Bukan pemakzulan, tapi pintu awal

HMP diajukan dengan dasar Pasal 79 ayat 3 huruf c UU MD3, yang memberi DPR hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pimpinan DPR menyatakan usulan diterima dan akan diproses sesuai Pasal 201 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR.

Akar persoalannya adalah polemik dokumen pendidikan Gibran. MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, lalu MA lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.

Sebelum mencapai 120 nama, usulan HMP sudah beredar sejak Senin malam, 9 November. Sehari kemudian, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut penandatangan sudah lebih dari 25 orang — melewati syarat minimal pengajuan — dan dukungan terus bertambah hingga Rabu ini.

Meski HMP sering disebut sebagai pintu pemakzulan, prosesnya masih panjang. HMP adalah pernyataan sikap resmi DPR yang menjadi tahapan awal; kelanjutannya mengikuti mekanisme parlemen yang berlaku. Yang jelas, polemik ijazah Gibran kini resmi menjadi agenda politik di Senayan.