HMP Gibran Resmi Diajukan 120 Anggota DPR, dari PDIP sampai Gerindra — Apa Artinya?
Sebanyak 120 anggota DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Usulan dari delapan fraksi itu disampaikan langsung ke pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin rapat penerimaan usulan menyebut angka 120 merupakan total anggota yang sudah membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan HMP adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada.
Komposisi pengusulnya menarik perhatian. PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Fraksi PAN hanya diwakili satu orang, yakni Sarifuddin Sudding.
Keikutsertaan 11 anggota Fraksi Gerindra — partai yang mengusung pemerintahan — menjadi sorotan tersendiri, begitu pula dukungan 11 anggota Golkar dan 18 anggota Demokrat. Artinya, usulan HMP ini tidak hanya datang dari fraksi oposisi, melainkan melintasi hampir seluruh kekuatan politik di Senayan.
Bukan pemakzulan, tapi pintu awal
HMP diajukan dengan dasar Pasal 79 ayat 3 huruf c UU MD3, yang memberi DPR hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pimpinan DPR menyatakan usulan diterima dan akan diproses sesuai Pasal 201 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR.
Akar persoalannya adalah polemik dokumen pendidikan Gibran. MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, lalu MA lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.
Sebelum mencapai 120 nama, usulan HMP sudah beredar sejak Senin malam, 9 November. Sehari kemudian, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut penandatangan sudah lebih dari 25 orang — melewati syarat minimal pengajuan — dan dukungan terus bertambah hingga Rabu ini.
Meski HMP sering disebut sebagai pintu pemakzulan, prosesnya masih panjang. HMP adalah pernyataan sikap resmi DPR yang menjadi tahapan awal; kelanjutannya mengikuti mekanisme parlemen yang berlaku. Yang jelas, polemik ijazah Gibran kini resmi menjadi agenda politik di Senayan.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






