Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan respons terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Rencana tersebut berkaitan dengan langkah hukum lanjutan untuk polemik ijazah SMA miliknya yang dipakai di Pilpres 2024.

Denny menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung sudah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, putusan dari Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga sudah bersifat final dan mengikat.

Menurut Denny, upaya hukum lain sudah tidak bisa dilakukan berdasarkan penjelasan dari Menko Yusril.

Oleh karena itu, Denny menyayangkan pernyataan Gibran yang berencana membawa masalah ini ke PTUN.

Dia menilai pernyataan Gibran tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan dari dua mahkamah.

Denny menyebut sikap seorang wakil presiden yang melawan putusan lembaga peradilan merupakan hal yang tidak sepatutnya terjadi.

Seharusnya, Gibran mengambil sikap patuh setelah keluarnya putusan resmi dari MK dan MA.

Dalam pertimbangan hukum MA, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak lagi bisa menjadi pijakan.

Pertimbangan tersebut dinilai sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap berjuang di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA.

Gibran menyebut langkah tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.