Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Niatan tersebut diungkapkan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Polemik Ijazah dan Langkah Hukum Gibran

Dinamika ini muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait keabsahan ijazah dan surat penyetaraan pendidikan.

Gibran dikabarkan berencana membuktikan keabsahan dokumen miliknya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sikap DPR dan Partai Koalisi

Di sisi lain, sebanyak delapan fraksi di DPR disebut sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Sejumlah pihak memberikan tanggapan berbeda terkait rencana langkah hukum serta proses politik yang tengah bergulir.

Tanggapan Pemerintah dan DPR

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niatan Gibran untuk mundur, melainkan memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa upaya hukum melalui PTUN tidak akan berguna karena putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menilai rencana pembuktian di PTUN sebagai upaya mengulur waktu, sementara Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati hak hukum Gibran yang dapat berjalan paralel dengan proses politik di DPR.