Pemerintah tetangga Indonesia berencana mengeluarkan kebijakan baru bagi warga negara untuk membatasi jumlah keturunan maksimal tiga orang.

Langkah tersebut didorong oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk yang melonjak.

Lonjakan jumlah penduduk ini dinilai memicu peningkatan tekanan terhadap kondisi keuangan keluarga serta penyediaan layanan publik.

Kebijakan tersebut bertujuan memperlambat laju populasi sekaligus mengurangi beban berat pada sektor kesehatan serta pendidikan.

Di sisi lain, organisasi keluarga berencana Marie Stopes menegaskan tidak ikut serta dalam penyusunan usulan kebijakan pembatasan tersebut.

Organisasi itu menyatakan setiap individu memiliki hak kebebasan penuh dalam menentukan waktu dan jumlah anak yang diinginkan.

Direktur Eksekutif Institut Urusan Nasional Papua Nugini, Paul Barker, berpendapat program keluarga berencana lebih efektif melalui pemberdayaan dan kesadaran.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Papua Nugini masih belum memberikan rincian teknis mengenai pelaksanaan aturan pembatasan tersebut.

Paul Barker menambahkan bahwa sepertiga perempuan sebenarnya lebih memilih memiliki dua atau tiga anak namun belum mampu mengakses sarana yang dibutuhkan.

Marie Stopes juga mengklarifikasi bahwa penggunaan foto mantan staf mereka dalam kegiatan sosial tidak merepresentasikan bentuk dukungan terhadap usulan kebijakan tersebut.