Istilah PTUN tiba-tiba banyak dicari warganet. Lonjakan itu berkaitan dengan kelanjutan hukum kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Agung keluar.

Menko Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai posisi putusan tersebut. Ia menyatakan putusan MA sudah final, sehingga Gibran tidak mempunyai jalur hukum lain untuk membuktikan ijazahnya sah melalui perkara yang sama.

Final, Kecuali Ada Peninjauan Kembali

Putusan MK dikenal final dan mengikat tanpa upaya hukum. Putusan MA juga final, dengan satu celah berupa Peninjauan Kembali atau PK. Namun hingga sekarang, kementerian yang menjadi pihak dalam perkara belum mengajukan PK.

Fakta lain yang kerap luput, Gibran bukanlah pihak dalam perkara ini. Tergugatnya adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Gibran tidak pernah masuk sebagai tergugat intervensi, ia tidak punya jalur banding atas putusan tersebut.

Mengapa PTUN Dinilai Sia-Sia?

MA telah memerintahkan kementerian mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran dan menyatakannya tidak berlaku, dengan penilaian bahwa tidak ada bukti ijazah luar negeri Gibran setara SMA.

Menurut Yusril, kembali berperkara ke PTUN saat ini tidak ada gunanya karena perkara akan terhenti: surat yang disengketakan sudah tidak ada lagi. Penjelasan inilah yang membuat istilah PTUN ikut meroket di mesin pencari, seiring publik mencari tahu apakah masih ada jalan hukum yang tersisa.

Tiga Hal yang Membuat Jalur Hukum Tertutup

Pertama, putusan MA bersifat final dan satu-satunya celah adalah Peninjauan Kembali, yang sampai kini belum diajukan kementerian. Kedua, Gibran bukan pihak dalam perkara: tergugatnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tanpa pernah menjadi tergugat intervensi, Gibran tidak memiliki jalur banding sendiri.

Ketiga, objek sengketanya sudah hilang. Surat penyetaraan telah diperintahkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan penilaian MA bahwa tidak ada bukti ijazah luar negeri Gibran setara SMA. Tanpa objek sengketa, perkara baru di PTUN akan terhenti sebelum masuk ke pokok persoalan. Tiga lapis alasan itulah yang membuat penjelasan Yusril menjadi penutup perdebatan jalur hukum kasus ini, setidaknya sampai ada langkah PK yang benar-benar diajukan.