Program Bantuan Subsidi Upah merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga daya beli para pekerja atau buruh di tengah dinamika ekonomi.

Banyak pekerja kerap mempertanyakan apakah mereka bisa mendaftarkan diri secara mandiri agar bisa mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan ketentuan serta mekanisme penyaluran yang harus dipatuhi oleh seluruh calon penerima.

Kriteria Penerima Menurut Aturan Terbaru

Ketentuan mengenai penerima bantuan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 dan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2026.

Berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh setiap calon penerima bantuan.

Calon penerima harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang sah.

Selain itu, pekerja juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus tahun 2026.

Syarat berikutnya berkaitan dengan batasan besaran gaji atau upah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya.

Pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan agar memenuhi syarat sebagai penerima.

Batas upah tersebut dapat menyesuaikan dengan upah minimum daerah apabila pekerja beraktivitas di wilayah dengan UMK atau UMP yang lebih tinggi.

Pemerintah juga secara tegas mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 menjelaskan bahwa acuan upah dihitung dari data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Data pelaporan tersebut mencakup komponen upah pokok serta berbagai tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja secara berkala.