Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Permintaan tersebut disampaikan usai Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Menurut Kholid, putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait ijazah tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah.

Proses Konstitusional DPR

Jika Gibran memilih bertahan di jabatannya, Kholid menyatakan proses konstitusional di DPR akan tetap berlanjut.

Proses konstitusional yang dimaksud adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dari masing-masing fraksi partai politik.

Kajian dari Dewan Pimpinan Pusat PKS menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan langkah paling relevan saat ini.

Sejumlah anggota DPR lintas fraksi diklaim telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul hak tersebut.

Menurut Kholid, seluruh partai politik menunjukkan komunikasi serta respons yang baik terhadap usulan penggunaan hak konstitusional ini.

Proses yang sedang berjalan di DPR saat ini adalah mengusulkan hak tersebut kepada para pimpinan untuk didiskusikan.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera sebelumnya mengklaim puluhan anggota dewan lintas fraksi telah meneken dokumen persetujuan pengusul.

Mardani bahkan membagikan dokumentasi saat memegang berkas bertuliskan Pengusul Hak Menyatakan Pendapat dengan namanya di urutan pertama.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap persoalan penting kenegaraan.

Dasar hukum hak tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta dipertegas melalui ketentuan Undang-Undang tentang MD3.