Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia berharap agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.

Kesempatan tersebut dinilai penting guna merespons berbagai desakan pemakzulan yang muncul belakangan ini terkait polemik ijazah pendidikan.

Tanggapan PSI Terhadap Wacana Pemakzulan

Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, menyatakan kebingungannya atas sikap sejumlah pihak yang mendesak Gibran agar segera mundur dari jabatannya.

Menurutnya, ruang klarifikasi secara langsung belum diberikan kepada Wakil Presiden sehingga desakan tersebut dinilai terlalu terburu-buru.

Pernyataan tersebut disampaikan sekaligus untuk merespons ultimatum Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Gibran mengundurkan diri.

Desakan itu muncul pascaputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perihal surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah.

Bestari mengaku partainya tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Namun, ia mengingatkan agar berbagai tahapan dan penjelasan yang mendasar harus dilalui terlebih dahulu sebelum mencapai tahap tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma dari luar negeri.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kedudukan hukum.