Ketegangan antara Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar dan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sorotan.

Perselisihan ini muncul saat Anwar tengah menghadapi perpecahan politik, terutama di dalam koalisinya.

Pemicu utamanya adalah polemik status tahanan eks Perdana Menteri Najib Razak yang telah mendapat pengampunan dari sang raja pada September lalu.

Kronologi Ketegangan

Pada Jumat (7/11), Sultan Ibrahim melontarkan peringatan keras setelah pemerintahan Anwar menunda pemindahan Najib dari penjara ke tahanan rumah.

Perselisihan bermula setelah Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September.

Keputusan itu memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman dalam kasus korupsi SRC International, anak perusahaan 1MDB, sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Namun, rencana pemindahan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada Jumat (6/11).

Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) mendadak meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum terkait kasus lain yang harus dijalani Najib.

Pembatalan ini terjadi setelah UMNO, partai yang pernah dipimpin Najib, membayar denda RM50 juta (Rp223 miliar) sebagai salah satu syarat pengampunan.

Najib sempat keluar dari penjara untuk pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya.

Namun, AGC turun tangan sehingga ia harus kembali ke Penjara Kajang.

Sehari setelah penundaan, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusan pengampunannya.

Istana menyatakan keputusan itu jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya.

Pernyataan istana menegaskan bahwa setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan menentang titah Yang di-Pertuan Agong.

Duduk Perkara Sengketa Najib