AGC menegaskan tidak menentang keputusan raja, tetapi meminta kejelasan dari pengadilan agar pengampunan kerajaan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Peringatan Sultan Ibrahim turut meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim.

UMNO, yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, mendesak agar keputusan pengampunan terhadap Najib segera dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dekrit Raja dapat mengindikasikan adanya tindakan pembangkangan terhadap kerajaan.

UMNO juga menuntut pelaksanaan pengampunan segera dan meminta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut.

Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menyatakan sayap pemuda partainya akan mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib ke tahanan rumah.

Di sisi lain, Partai Aksi Demokratik (DAP), mitra UMNO dalam koalisi pemerintahan, memiliki pandangan berbeda mengenai penanganan kasus Najib.

Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, sebelumnya berjanji mengundurkan diri dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah.

Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan UMNO membayar denda Najib.

Meski demikian, ia mengakui partai tersebut memiliki hak untuk melakukan pembayaran.

Perselisihan ini menempatkan Anwar di tengah tuntutan yang saling bertentangan dari mitra koalisinya.

UMNO mendesak pelaksanaan keputusan Raja, sedangkan AGC meminta kepastian hukum sebelum pemindahan Najib dilakukan.

Sultan Ibrahim merasa keputusannya soal pengampunan Najib tidak dihormati pemerintah.

Situasi ini pun meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan PM Anwar Ibrahim.