Perselisihan ini berkaitan dengan dua kasus korupsi yang menjerat Najib.

Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International.

Dalam kasus tersebut, ia awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar).

Pengampunan kerajaan pada 2024 memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda RM50 juta (Rp223 miliar).

Sultan Malaysia kembali memberikan pengampunan bersyarat pada September lalu yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman SRC International di bawah tahanan rumah.

Masalah muncul karena Najib juga dijatuhi hukuman terpisah 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam kasus korupsi dan pencucian uang 1MDB.

Pengadilan memerintahkan hukuman itu mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman SRC International.

Namun, Najib mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.

AGC meminta pengadilan memberikan kepastian mengenai status hukuman SRC International setelah Najib membayar denda RM50 juta.

Menurut AGC, pengadilan perlu menentukan apakah pembayaran itu hanya memenuhi syarat pengampunan sehingga Najib tetap menjalani sisa hukuman di rumah, atau justru menandai berakhirnya hukuman secara hukum.

Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa masa tahanan di rumah hingga Agustus 2028.

Setelah itu, ia kembali harus menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB.

Sebaliknya, jika hukuman SRC dianggap telah berakhir secara hukum, hukuman 15 tahun dalam kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku sehingga Najib tetap harus kembali ke penjara.