Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tuntutan hukum terhadap PT KA Properti Manajemen.

Perusahaan tersebut diminta membayar denda sebesar Rp200 juta serta uang pengganti mencapai Rp2,4 miliar.

Tuntutan ini diajukan terkait kasus dugaan rasuah pada proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, jaksa menilai perusahaan terbukti bersalah.

PT KAPM diyakini melanggar ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Apabila denda Rp200 juta tidak dilunasi, hukumannya diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.

Sementara itu, kewajiban uang pengganti senilai Rp2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401.

Jika uang pengganti tersebut gagal dibayar, ancaman hukumannya berupa penutupan seluruh perusahaan selama satu tahun.

Jaksa menyampaikan hal memberatkan karena perbuatan korupsi tersebut dilakukan dengan kehendak aktif mencari keuntungan.

Adapun hal yang meringankan meliputi sikap kooperatif Terdakwa selama menjalani proses persidangan di pengadilan.

Sebelumnya, kasus ini juga menyeret Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama dan Parjono selaku Vice President PT KAPM.