Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga guna mengatasi hambatan prosedural dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kelompok kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.

Lembaga yang dilibatkan dalam tim ini meliputi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta unsur akademisi dan hakim.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyebab belum tuntasnya penanganan perkara masa lalu.

Berdasarkan catatan pemerintah, terdapat 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan empat di antaranya sudah melalui proses pengadilan.

Sementara itu, 13 kasus lainnya masih belum menemukan titik terang akibat perbedaan persepsi kualifikasi pelanggaran serta hambatan teknis.

Beberapa kasus yang belum tuntas meliputi peristiwa 1965-1966, penembakan misterius, peristiwa Talangsari, hingga kerusuhan Mei 1998.

Kelompok kerja ini dibentuk untuk merumuskan mekanisme kerja yang menyelaraskan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung.

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa tim akan mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan proses hukum perkara tersebut mengalami kebuntuan.

Salah satu opsi yang dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi pada tahap penyelidikan guna memastikan terpenuhinya aspek pembuktian.